Pembuat : Melvin Jhon Rey (27215779)
Undang undang Otonomi Daerah
“Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Dari perbedaan rumusan mengenai otonomi daerah antara UU No 22/1999 dan UU No.32/2004 itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebelum reformasi yang senantiasa memberikan rumusan terhadap otonomi daerah yang berbeda-beda antara satu undang-undang dengan undang yang lainnya. Pengertian otonomi daerah dalam UU No 32 Tahun 2004 sepertinya mengadopsi kembali rumusan otonomi daerah dalam UU No 5 Tahun 1974. Dalam hubungan ini UU No 5 Tahun 1974 menyebutkan; “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Dengan adanya perbedaan rumusan mengenai otonomi daerah pada UU No 32 Tahun 2004 tersebut dan sepertinya nyaris mengadopsi kembali rumusan otonomi daerah dalam UU No 5 Tahun1975 lagi-lagi memperlihatkan betapa soal otonomi daerah selalu terserat arus politik dan kekuasaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya gerakan menjauh dari makna pemberian otonomi kepada yang utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah , tetapi otonomi daerah lebih cenderung dibangun dibawah kepentingan politik dan kekuasaan. Belakangan UU No 32 Tahun 2004 bakal direvisi lagi, artinya otonomi daerah di Indonesia masih akan berada dalam situasi pasang surut.*
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 2
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangg Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
5. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
a) Pasal 20
ayat (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
ayat (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otono mi dan tugas pembantuan
b) Pasal 22 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan, masy arakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosi al;
i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang - undangan sesua i dengan kewenangannya; dan
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.
c) Pasal 23
ayat (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam ben tuk pendapatan, belanja,. dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat p ada peraturan perundang - undangan.
d) Pasal 157
Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
1) hasil pajak daerah;
2) hasil retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain - lain PAD yang sah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain - lain pendapatan daerah yang sah.
e) Pasal 159
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
f) Pasal 161
(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
(2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selar as dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU - nya ditetapkan sesuai Undang - Undang.
2. Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan : DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
Pertumbuhan Penerimaan Daerah & Peranan Pendapatan Asli Daerah
Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD.
Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama merngapa perubahan APBD dilakukan.
Perubahan atas pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b) perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.
Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di antaranya:
· Target pendapatan dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah). Jika sebuah angkat untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD, maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang “diperintahkan” oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah.
· Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuat budget slack karena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD.
· Jika dalam APBD “murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P. Penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas “keberhasilan” belanja modal dalam mengungkit (leveraging)PAD, khususnya yang terealiasai dan tercapai outcome-nya pada tahun anggaran sebelumnya.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, PAD seharusnya merupakan sumber utama keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan kekurangan pendanaan ditunjang dari dana perimbangan. Namun dalam kenyataannya, dana perimbangan merupakan sumber dana utama pemerintah daerah.
Untuk mengetahui tujuan dari peranan pendapatan ini adalah :
· Untuk mengetahui peranan PAD sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan APBD .
· Untuk mengetahui peranan DAU sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan APBD.
· Untuk mengetahui apa saja usaha pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
· Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
· Untuk mengetahui apa saja usaha pemerintah dalam hal mengatasi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
· Peranan PAD dalam APBD memberikan kontribusi rata-rata pertahunya 7,49 persen dengan adanya peningkatan kontribusi di tiap tahunya yaitu tertinggi pada tahun 2011 dengan kontribusi sebesar 9,37 persen.
· Peranan DAU dalam APBD memberikan kontribusi rata-rata pertahunya 66,38 persen.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan DAU daripada PAD untuk belanja daerah. Secara umum kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan dalam bentuk intensifikasi.
Sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah maupun retribusi daerah. Usaha pemerintah dalam hal mengatasi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
ARTIKEL
How does regional economic development work?
Countries, states, regions, and cities are interested in stimulating economic development in their jurisdictions. Various possible strategies are often mentioned:
· Encourage entrepreneurship
· Improve the talent base
· Enhance the attractiveness of the region to outsiders with creative talents
· Create a legal, fiscal, and regulatory environment that encourages new businesses
· Create larger pools of venture capital
· Attract out-of-region businesses through regional business-attraction centers
· Encourage research and development in local universities
· Facilitate the movement of inventions from the lab to the business plan
The primary question here is a causal one: what strategies actually work, and how would we use empirical research to evaluate alternative policy interventions by governmental and non-governmental organizations? How would we decide which policies to invest in?
In order to begin to answer this question, we need to get a little more specific about what we mean by “regional economic development.” I’ll just stipulate an answer to this:
There are several ideas that arise from these simple statements and questions. One concerns the limits that exist on the ability of state or local governments to actually influence the rate of growth of business activity, jobs, and wages at all. It is an open question whether a state or region that has done an optimal job of aligning its policies and investments will actually have a higher probability of growth in these outcomes than one that has no strategies, bad strategies, or poorly aligned strategies. This is because the decisions made by investors and entrepreneurs are influenced by many other factors besides the policy tools available to the municipal or state governments. And the success or failure of business choices is determined by events outside the policy arena. The best way of capturing this thought is to recognize that the causal influence of good policies may still be small relative to other non-policy factors.
Second, though, we might have strong theoretical reasons for thinking that one policy choice is likely to have larger effects on the desired outcome than another. If we can demonstrate a theoretical basis in economics or organizational theory, for example, for concluding that factors X, Y, and Z are favorable for producing the outcomes we want, even if they are not decisive, then it is logical that we should try to identify the most influential of these factors; design a coherent package of policies that enhance these factors (i.e. avoid combinations that are self-defeating), and make the effort possible to implement this package of policies. That is, there may be a basis in social science theory for judging that policy X should have a positive effect on the probability of desired outcome Y. The reasoning may be economic (businesses will have an incentive to locate in regions where they can have a high confidence of recruiting a qualified workforce) or perhaps logistical (businesses will choose locations where transport is convenient) or fiscal (firms will take careful account of the total cost of doing business in Michigan versus California or North Carolina). But if we can demonstrate on theoretical grounds that X should positively influence Y, then we have reason to implement X even if we don’t have direct empirical evidence of X’s effectiveness.
This is the role of theory in justifying the choice of a policy package: a set of antecedent theoretical reasons for believing that this set of policies will work to increase the outcomes we are interested in achieving. There is another more empirical basis for assessing alternative policies, based on comparison of cases: look at a number of cases in which X is present or not present, and measure the status of Y. From a social science point of view, this inquiry is feasible but difficult. If we select six cities for comparison and find that the cities with a high percentage of college grads have high growth while those with low college grad percentages have low growth — does that demonstrate that “talent causes economic growth”? Not exactly; the observed correlation could be spurious, accidental, collateral, or reversed. And likewise with the large-N version of the study. Suppose we find either that Y is positively correlated with X or that Y is not correlated with X, based on the values of X and Y over a large number of cases. Does the first finding demonstrate that “X causes Y”, and does the second case demonstrate that “X does not cause Y”? Neither conclusion is justified on the basis of just these facts. The non-correlation finding may be the result of a genuine causal influence masked by a number of disturbing influences; and the positive correlation may be the result of a common cause that is influencing both X and Y. So, as econometricians and epidemiologists know very well, the design of empirical studies that sort out the causal impact of various treatments is challenging.
In addition to these issues having to do with our ability to assess the causal weight of various policy treatments, we also have to consider the ratio of costs and benefits associated with various bundles of policies. Policy makers are forced to arrive at some estimate of the relative costs and benefits of the available policy options in order to make sensible choices among them. But here too there are the same problems of estimation: it is difficult to estimate either the probability of success of a given policy or the net value of the success of the policy.
The upshot of this short reflection, if there is one, is that it is very difficult to arrive at solid, precise, and rigorous estimates of either the economic impact of various policy choices or of their likelihood of success. And yet the policymaker does not have the luxury of indecision; economic development is a crucially important component of the wellbeing of a region’s population. So it seems unavoidable that the best we can do is to assess policies on the basis of their likely contribution to economic growth, based on available economic and social theories, and be ready to finetune our choices as experience indicates.
No comments:
Post a Comment