Nama Kelompok :KEVIN HENANTA (23215698), RIA DAMI ULFA (25215873), MELVIN JHON REY (27215779)
PEMBUAT : KEVIN HENANTA
{FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN SOSIAL}
Ketimpangan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor:
1.Segi Kesehatan
Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dsb.
Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan.
2.Segi Demografis
Demografi: ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan.
Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan:
a.Jumlah penduduk
b.Komposisi Penduduk
c.Persebaran penduduk
3.Segi Ekonomi
Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial
Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata
Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya.
Terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal
Munculnya ketimpangan yang dilihat dari faktor ekonomi terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi.
Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal (capital stock) akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya.
4.Kondisi Pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang
Pendidikan: merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif.
Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia
Ada perbedaan mencolok dalam 2 situasi ini:
üAnak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi meskipun fasilitas kurang
üAnak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang mencukupi, sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik sehingga semangat belajar kurang
Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan sosial
Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, mutu pendidikan, dsb.
{PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL}
Pengertian Pembangunan Ekonomi.
Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002:5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.
Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005:205) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.
Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat empat unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.
Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan sebagai perubahan sosial.
Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial dimana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia.
Pembangunan sebagai suatu proses.
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
Landasan Pembangunan Ekonomi Regional
Kawasan Indonesia terdiri dari 13.667 pulau. Luas daratan di Indonesia mencapai 1.922.570 Km2, luas perairannya 3.257.483 Km2. Jadi, luas keseluruhannya mencapai 5.180.053 Km2, jika ditambah dengan ZEE maka luas Indonesia mencapai 7.900.000 Km2, secara administrasi Negara Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi, menurut kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional dan regional.
Wilayah yang luas yang terdiri dari lautan juga luas, serta di beberapa bagian daratan dan laut berbatasan langsung dengan Negara tetangga, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan koordinasi serta komunikasi yang meyakinkan agar asas adil dan merata benar-benar dapat dilaksanakan. Ditinjau dari aspek kependudukan, sifat demografi Indonesia menunjukan pemerataan yang tidak seimbang. Perbedaan demografi secara regional baik yang berkenaan dengan unsur fisis maupun unsur non fisis, memberikan dasar yang berbeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan masing-masing.
Landasan-landasan geografi yang perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi regional setempat, yaitu lokasi, kondisi demografi, prasarana dan sarana, potensi sumber daya, sosial budaya setempat, kesuburan tanah, hidrologi dan topografi region masing-masing.
Memperhatikan lokasinya, apakah perbatasan dengan negara tetangga, di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah, daerah pedalaman, di pantai, daerah aliran sungai dan lain-lainnya. lokasi region tersebut, memberikan landasan bagi pembangunan setempat apakah akan daerah pelabuhan, kawasan industri, kawasan pertanian, daerah pariwisata, kota dan perkampungan pelajar dan mahasiswa, kawasan perdagangan dan lain-lain. Dari faktor lokasi saja sudah cukup banyak alternatif yang dapat diketengahkan.
Landasan kependudukan yang wajib diperhatikan bagi pembangunan juga berkenaan dengan kualitas kehidupannya, tingkat pendidikan, kombinasi berdasarkan umur, penyebarannya dalam ruang, keadaan sosial budaya, dan lain-lain. Bagi kepentingan pembangunan, jika region tersebut penduduknya sangat rengang, berarti perlu mendatangkan penduduk dari wilayah lain, jika kesuburan tanah, dan keadaan hidrologi memadai, bahkan region tersebut dapat dibangun sebagai daerah trasmigrasi. Selain menambah sumber daya manusia bagi ketenagakerjaan juga dapat dibina integrasi nasional.
Tingkat pendidikan penduduk dan kebutuhan akan pendidikan, memberi landasan tentang perencanaan, pengembangan dan pembangunan pendidikan region yang bersangkutan. aspirasi, jumlah, penyebaran dan tingkat penduduk, menggambarkan lapangan pekerjaan yang bagaimana cocok pada region tersebut agar nantinya ada relevannya.
Aspek potensi sumber daya yang ada di suatu region, terkait dengan kebutuhan pembangunan yang wajib diadakan, memperhatikan jenis sumber daya yang ada di kawasan tadi nantinya mampu menompang pembangunan.
Prasarana dan sarana yang ada di suatu kawasan, berupa jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, kendaraan, pelabuhan, terminal dan lain sebagainya, memberikan landasan terhadap kelancaran dan pelaksanaan pembangunan setempat. Jika prasarana ini belum memadai perencanaan dan penbangunan wajib diarahkan pada pembangunan di sektor ini.
Keadaan iklim, cuaca, khususnya berkenaan dengan curah hujan sebagai sumber daya air yang mempengaruhi hidrologi serta tinggi rendah temperatur, berpengaruh langsung terhadap sektor pertaniaan dalam arti luas (cocok tanam, perkebunan, peternakan, perikanan).
Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Regional
Dalam pelaksanaan pembangunan regional, diperlukan perencanaan yang tepat. agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Proses perencanaan pembangunan harus dikaitkan dengan orientasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan memenuhi beberapa dimensi, yaitu :
1 Dimensi Substansi, artinya rencana pembangunan yang disusun dari sisi materinya harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.
2 Dimensi Proses, artinya proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria scientific (memenuhi kaidah keilmuan atau rational) dan demokrasi dalam pengambilan keputusan.
3 Dimensi Konteks, artinya rencana pembangunan yang telah disusun benar-benar didasari oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu,
Perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membawa dampak terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekonolgi bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Contohnya ada komputer, handphone, dan lain-lainnya. Hal tersebut membuat kemudahan-kemudahan manusia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya. (Sumaatmaja, 1988)
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia seharusnya berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan dalam suatu sektor kehidupan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu ada perencanaannya, yang wajib disertai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan analisis manfaat dan resiko terhadap lingkungan (AMRIL). Untuk memahami apa dampak itu dapat dilihat pada diagram alir berikut:
Kegiatan yang dilakukan manusia sangat bermacam-macam , misalnya dalam usulan dalam kegiatan pembangunan. Umpamanya usualan tersebut adalah pembuatan jalan raya yang memeotong sebuah pinggiran kota. Bila tegak lurus dengan jalan raya itu terdapat puluhan aliaran sungai-sungai (besar maupun kecil), maka suatu sitem drainase yang kurang baik yang dapat menimbulkan dampak banjir, maka dampaknya akan dirasakan oleh penduduk setempat. Hal ini berarti bahwa dalam memanfaatkan lingkungan alam dalam bentuk pembangunan, wajib memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan agar manfaat serta kegunaanya tetap langgeng.(Soeriatmaja,2000:60)
Penduduk dan kebutuhannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif akan terus meningkat. Hal ini yang mendorong pertumbuhan produksi barang-barang konsumsi dengan perdagangannya. Sehingga volume perdagangannya juga terus meningkat.
{ARTIKEL}
How does regional economic development work?
Countries, states, regions, and cities are interested in stimulating economic development in their jurisdictions. Various possible strategies are often mentioned:
· encourage entrepreneurship
· improve the talent base
· enhance the attractiveness of the region to outsiders with creative talents
· create a legal, fiscal, and regulatory environment that encourages new businesses
· create larger pools of venture capital
· attract out-of-region businesses through regional business-attraction centers
· encourage research and development in local universities
· facilitate the movement of inventions from the lab to the business plan
The primary question here is a causal one: what strategies actually work, and how would we use empirical research to evaluate alternative policy interventions by governmental and non-governmental organizations? How would we decide which policies to invest in?
In order to begin to answer this question, we need to get a little more specific about what we mean by “regional economic development.” I’ll just stipulate an answer to this:
There are several ideas that arise from these simple statements and questions. One concerns the limits that exist on the ability of state or local governments to actually influence the rate of growth of business activity, jobs, and wages at all. It is an open question whether a state or region that has done an optimal job of aligning its policies and investments will actually have a higher probability of growth in these outcomes than one that has no strategies, bad strategies, or poorly aligned strategies. This is because the decisions made by investors and entrepreneurs are influenced by many other factors besides the policy tools available to the municipal or state governments. And the success or failure of business choices is determined by events outside the policy arena. The best way of capturing this thought is to recognize that the causal influence of good policies may still be small relative to other non-policy factors.
Second, though, we might have strong theoretical reasons for thinking that one policy choice is likely to have larger effects on the desired outcome than another. If we can demonstrate a theoretical basis in economics or organizational theory, for example, for concluding that factors X, Y, and Z are favorable for producing the outcomes we want, even if they are not decisive, then it is logical that we should try to identify the most influential of these factors; design a coherent package of policies that enhance these factors (i.e. avoid combinations that are self-defeating), and make the effort possible to implement this package of policies. That is, there may be a basis in social science theory for judging that policy X should have a positive effect on the probability of desired outcome Y. The reasoning may be economic (businesses will have an incentive to locate in regions where they can have a high confidence of recruiting a qualified workforce) or perhaps logistical (businesses will choose locations where transport is convenient) or fiscal (firms will take careful account of the total cost of doing business in Michigan versus California or North Carolina). But if we can demonstrate on theoretical grounds that X should positively influence Y, then we have reason to implement X even if we don’t have direct empirical evidence of X’s effectiveness.
This is the role of theory in justifying the choice of a policy package: a set of antecedent theoretical reasons for believing that this set of policies will work to increase the outcomes we are interested in achieving. There is another more empirical basis for assessing alternative policies, based on comparison of cases: look at a number of cases in which X is present or not present, and measure the status of Y. From a social science point of view, this inquiry is feasible but difficult. If we select six cities for comparison and find that the cities with a high percentage of college grads have high growth while those with low college grad percentages have low growth — does that demonstrate that “talent causes economic growth”? Not exactly; the observed correlation could be spurious, accidental, collateral, or reversed. And likewise with the large-N version of the study. Suppose we find either that Y is positively correlated with X or that Y is not correlated with X, based on the values of X and Y over a large number of cases. Does the first finding demonstrate that “X causes Y”, and does the second case demonstrate that “X does not cause Y”? Neither conclusion is justified on the basis of just these facts. The non-correlation finding may be the result of a genuine causal influence masked by a number of disturbing influences; and the positive correlation may be the result of a common cause that is influencing both X and Y. So, as econometricians and epidemiologists know very well, the design of empirical studies that sort out the causal impact of various treatments is challenging.
In addition to these issues having to do with our ability to assess the causal weight of various policy treatments, we also have to consider the ratio of costs and benefits associated with various bundles of policies. Policy makers are forced to arrive at some estimate of the relative costs and benefits of the available policy options in order to make sensible choices among them. But here too there are the same problems of estimation: it is difficult to estimate either the probability of success of a given policy or the net value of the success of the policy.
The upshot of this short reflection, if there is one, is that it is very difficult to arrive at solid, precise, and rigorous estimates of either the economic impact of various policy choices or of their likelihood of success. And yet the policymaker does not have the luxury of indecision; economic development is a crucially important component of the wellbeing of a region’s population. So it seems unavoidable that the best we can do is to assess policies on the basis of their likely contribution to economic growth, based on available economic and social theories, and be ready to finetune our choices as experience indicates.
SUMBER/REFERENSI :
http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35466/ekbang_pembangunan-daerah+(1).pdf.
No comments:
Post a Comment