Pembuat : Ria Dami Ulfa (25215873)
Pembangunan Indonesia bagian timur
Hal yang sering terlupakan dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional sejak tahun 1969 hingga sekarang adalah masih tingginya kesenjangan perkembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan kepulauan Nusa Tenggara, dibandingkan dengan perkembangan Kawasan Barat Indonesia (KBI).
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia masih diwarnai beberapa permasalahan umum seperti :
1. permasalahan pertanian tradisional dan subsistemnya
2. masih adanya kasus busung lapar yang diderita warga
3. rendahnya kualitas kesehatan
4. kemiskinan dan keterisolasian
5. terbatasnya ketersediaan prasarana dasar
6. terbatasnya pasokan air minum, listrik, dan energy
7. masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan aksesibilitas
8. bencana alam
9. masih rendahnya kualitas hidup masyarakat
10. serta masih rawannya ancaman separatisme.
Terdapat 3 strategi pokok dalam upaya percepatan pembangunan KTI berdasarkan rancangan RPJM Nasional 2010-2014, yaitu:
1. Pendekatan perwilayahan untuk percepatan pembangunan. Dalam hal ini, upaya membangun koordinasi dan komunikasi antar-propinsi di KTI akan menjadi sangat penting peranannya.
2. Peningkatan daya saing dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
3. Perubahan manajemen publik, yang juga memiliki korelasi yang sangat kuat untuk membangkitkan daya saing wilayah, dengan memperhatikan birokrasi pemerintah yang responsif terhadap tantangan, potensi dan masalah daerah.
Terkait rencana pengembangan wilayah dalam sistem perencanaan pembangunan, UU Nomor 17/2004 tentang RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Substansi dalam RPJMN 2010-2014 selain perencanaan berbasis isu/sektoral juga akan disusun perencanaan berdimensi kewilayahan atau pulau-pulau besar.
Sosialisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam Rancangan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan bertujuan sebagai berikut:
1. Menyebarluaskan hasil penyusunan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan sectoral
3. daerah dan spasial di Kawasan Timur Indonesia sebagai penyempurnaan hasil penyusunan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan.
Lokakarya Sosialisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan diharapkan menghasilkan keluaran berikut:
(1) Adanya kesepahaman dan kesepakatan tentang rumusan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia
(2) Adanya masukan dari hasil sosialisasi rumusan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia
(3) Rekomendasi terkait strategi dan kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan
(4) Alternatif skenario Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Bila lihat dari daerahnya yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat.
Reverensi:
Teori dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
(25215873)
Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi, teori lokasi dan teori daya tarik industry:
1. Teori pembangunan ekonomi daerah
a. Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
b. Teori lokasi
Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
c. Teori daya tarik industry
Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis - jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah masalah membangun fortofolio industri suatu daerah.
2. Model analisis pembangunan daerah
Selain teori-teori di atas, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative ekonomi suatu daerah. Salah satu di antaranya adalah metode analisis shift-share (SS), location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis input output (i-o) ,dan model perumbuhan Harold-domar.
Berikut adalah sebagian penjelasan dari model analisis dalam pembagunaan daerah:
a. Analisis SS
Dengan pendekatan analisi sini ,dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan membandingakanya dengan daerah yang lebih besar ( nasional).
b. Location Quotients (LQ)
Yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara membandingkan peranany adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
c. Angka Pengganda Pendapatan
Metode ini umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.
d. Analisis Input-Output (I-O)
Analisis I-O merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.
Reverensi:
ARTIKEL
How does regional economic development work?
Countries, states, regions, and cities are interested in stimulating economic development in their jurisdictions. Various possible strategies are often mentioned:
§ encourage entrepreneurship
§ improve the talent base
§ enhance the attractiveness of the region to outsiders with creative talents
§ create a legal, fiscal, and regulatory environment that encourages new businesses
§ create larger pools of venture capital
§ attract out-of-region businesses through regional business-attraction centers
§ encourage research and development in local universities
§ facilitate the movement of inventions from the lab to the business plan
The primary question here is a causal one: what strategies actually work, and how would we use empirical research to evaluate alternative policy interventions by governmental and non-governmental organizations? How would we decide which policies to invest in?
In order to begin to answer this question, we need to get a little more specific about what we mean by “regional economic development.” I’ll just stipulate an answer to this:
There are several ideas that arise from these simple statements and questions. One concerns the limits that exist on the ability of state or local governments to actually influence the rate of growth of business activity, jobs, and wages at all. It is an open question whether a state or region that has done an optimal job of aligning its policies and investments will actually have a higher probability of growth in these outcomes than one that has no strategies, bad strategies, or poorly aligned strategies. This is because the decisions made by investors and entrepreneurs are influenced by many other factors besides the policy tools available to the municipal or state governments. And the success or failure of business choices is determined by events outside the policy arena. The best way of capturing this thought is to recognize that the causal influence of good policies may still be small relative to other non-policy factors.
Second, though, we might have strong theoretical reasons for thinking that one policy choice is likely to have larger effects on the desired outcome than another. If we can demonstrate a theoretical basis in economics or organizational theory, for example, for concluding that factors X, Y, and Z are favorable for producing the outcomes we want, even if they are not decisive, then it is logical that we should try to identify the most influential of these factors; design a coherent package of policies that enhance these factors (i.e. avoid combinations that are self-defeating), and make the effort possible to implement this package of policies. That is, there may be a basis in social science theory for judging that policy X should have a positive effect on the probability of desired outcome Y. The reasoning may be economic (businesses will have an incentive to locate in regions where they can have a high confidence of recruiting a qualified workforce) or perhaps logistical (businesses will choose locations where transport is convenient) or fiscal (firms will take careful account of the total cost of doing business in Michigan versus California or North Carolina). But if we can demonstrate on theoretical grounds that X should positively influence Y, then we have reason to implement X even if we don’t have direct empirical evidence of X’s effectiveness.
This is the role of theory in justifying the choice of a policy package: a set of antecedent theoretical reasons for believing that this set of policies will work to increase the outcomes we are interested in achieving. There is another more empirical basis for assessing alternative policies, based on comparison of cases: look at a number of cases in which X is present or not present, and measure the status of Y. From a social science point of view, this inquiry is feasible but difficult. If we select six cities for comparison and find that the cities with a high percentage of college grads have high growth while those with low college grad percentages have low growth — does that demonstrate that “talent causes economic growth”? Not exactly; the observed correlation could be spurious, accidental, collateral, or reversed. And likewise with the large-N version of the study. Suppose we find either that Y is positively correlated with X or that Y is not correlated with X, based on the values of X and Y over a large number of cases. Does the first finding demonstrate that “X causes Y”, and does the second case demonstrate that “X does not cause Y”? Neither conclusion is justified on the basis of just these facts. The non-correlation finding may be the result of a genuine causal influence masked by a number of disturbing influences; and the positive correlation may be the result of a common cause that is influencing both X and Y. So, as econometricians and epidemiologists know very well, the design of empirical studies that sort out the causal impact of various treatments is challenging.
In addition to these issues having to do with our ability to assess the causal weight of various policy treatments, we also have to consider the ratio of costs and benefits associated with various bundles of policies. Policy makers are forced to arrive at some estimate of the relative costs and benefits of the available policy options in order to make sensible choices among them. But here too there are the same problems of estimation: it is difficult to estimate either the probability of success of a given policy or the net value of the success of the policy.
The upshot of this short reflection, if there is one, is that it is very difficult to arrive at solid, precise, and rigorous estimates of either the economic impact of various policy choices or of their likelihood of success. And yet the policymaker does not have the luxury of indecision; economic development is a crucially important component of the wellbeing of a region’s population. So it seems unavoidable that the best we can do is to assess policies on the basis of their likely contribution to economic growth, based on available economic and social theories, and be ready to finetune our choices as experience indicates
No comments:
Post a Comment